Bahas Pendokumentasian Hasil Pemilu, KPU Kediri Ikuti Kelas Teknis VIII

Bahas Pendokumentasian Hasil Pemilu, KPU Kediri Ikuti Kelas Teknis VIII
Kelas Teknis VIII dengan tema Pendokumentasian Hasil Pemilu

Kediri, kpu-kedirikab.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri kembali mengikuti Kelas Teknis Menyongsong 2024 dengan tema “Pendokumentasian Hasil Pemilu” yang diadakan KPU Provinsi Jatim. Kelas yang dilaksanakan secara daring tersebut dimoderatori Subkoordinator Teknis Tulungagung, David yang disambung dengan penyampaian materi oleh Anggota KPU Kabupaten Tulungagung, Muchamad Arif dan Anggota KPU Kota Mojokerto, Tri Widya Kartikasari.  Rabu (18/08/2021) Pukul 10.00 -12.00 WIB.

Kelas Teknis VIII diikuti oleh 38 Satker KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur dengan Divisi Teknis Penyelenggaraan, Anwar Ansori dan Sub Koordinator Teknis dan Hupmas, Bintang Fajar hadir sebagai delegasi dari KPU Kabupaten Kediri.

Pembahasan dalam kelas teknis terbagi menjadi 2 sesi. Sesi I dengan Narasumber Anggota KPU Kabupaten Tulungagung, Muchamad Arif dengan judul materi Pengelolaan & Pemeliharaan Dokumen Teknis Pemilu & Pemilihan sedangkan pada Sesi II diisi dengan narasumber Anggota KPU Kota Mojokerto, Tri Widya Kartikasari dengan materi Dokumentasi Hasil Pemilu yang Terintegrasi.

Di awal materinya Arif menjelaskan pengarsipan merupakan kewajiban yang harus dilakukan KPU, hal ini mengacu pada Pasal 14 Huruf C UU No. 7/2017 tentang PEMILU dimana semua satker KPU harus melakukan pengarsipan dengan cara Mengelola, memelihara, & merawat ARSIP/DOKUMEN serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip (JRA) yang disusun oleh KPU RI & lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). “Hal ini dilakukan guna mewujudkan sebuah dokumen teknis pemilu dan pemilihan yang sistematis dan terstruktur dari setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan.” kata Arif.

Arif melanjutkan dalam pengarsipan dokumentasi Pemilu, KPU harus memperhatikan beberapa prinsip - prinsip pengelolaan dokumen yaitu : sederhana, terjamin, lengkap dan padat, serta penelusuran yang tersistem, semua dilakukan guna menjamin semua dokumen bilamana diperlukan, oleh sebab itu arsip haruslah disimpan dalam tempat yang aman untuk menghindari arsip dari kerusakan atau gangguan yang dapat mengurangi nilai dan keakuratan arsip tersebut.

Sementara itu, Widya dalam materinya menambahkan apa yang telah disampaikan sebelumnya dimana pengarsipan sebisa mungkin harus dilakukan dengan cara integrasi sistem dengan teknologi informasi. “Hal ini dimaksudkan guna adanya saling keterkaitan antar sub sistem sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain sehingga memudahkan pencarian jika sewaktu-waktu ada dokumen yang diperlukan,” jelas Widya.

Melanjutkan materinya Widya juga memaparkan alur dokumentasi hasil pemilu dan pemilihan yang terintegrasi di lingkungan satkernya, dimana pertama-tama yang harus dilakukan adalah seluruh dokumen hasil Pemilu dan Pemilihan yang ada di masing-masing Sub Bagian disusun sesuai jadwal tahapan, kemudian melalui jaringan internet, dokumen dari masing-masing Sub Bagian di upload ke server bank data, pada bank data dokumen dilakukan pembuatan koding/klasifikasi oleh operator bank data, dan dari pengklasifikasian tersebut akhirnya dokumen digital telah terbentuk dan siap diakses jika dibutuhkan. (pnj)