Dukung Kebijakan Pengadaan dengan E-Kontrak, KPU Kediri Ikuti Sosialisasi dan Bimtek SPSE

Dukung Kebijakan Pengadaan dengan E-Kontrak, KPU Kediri Ikuti Sosialisasi dan Bimtek SPSE
Webinar Sosialisasi dan Bimtek SPSE. Kamis (29/7)

Kediri, kpu-kedirikab.go.id - Kamis (29/07/2021) secara virtual KPU Kabupaten Kediri mengikuti Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penggunaan E-Kontrak pada Aplikasi SPSE yang diadakan oleh KPU-RI bekerjasama dengan (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP-RI). Kegiatan ini dimulai pukul 10.00 - 12.00 WIB dan diikuti oleh seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia. 

Di awal acara ada penyampaian materi yang disampaikan oleh Kepala Subdit Dukungan Penegakan Hukum pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Fajar Adi Hermawan. Beliau mengatakan ada 7 prinsip dasar yang sepatutnya diterapkan oleh para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, adil dan akuntabel. “Apabila ketujuh prinsip ini dilakukan, maka resiko yang terjadi akan berkurang,” kata Fajar.

Dilanjutkan materi tentang penggunaan E-Kontrak pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) oleh Operator SPSE LKPP, Pera dalam paparannya menjelaskan teknis penggunaan sampai dengan regulasi yang mengatur SPSE dengan tujuan menciptakan nilai-nilai good governance dalam suatu layanan pengadaan barang atau jasa yang dilindungi oleh APENDO (Aplikasi Pengaman Dokumen) dan Lembaga Sandi Negara.” SPSE ini mudah pengoperasiannya tetapi dibutuhkan kecermatan dan ketelitian dalam penggunaannya” paparnya.

Seperti yang diketahui, E-Kontrak adalah kontrak yang dibuat secara elektronik dengan cara interaksi antara pihak yang ditawarkan dengan sistem elektronik. Oleh sebab itu dalam praktiknya, E-Kontrak lebih sering ditemui dalam hubungan hukum antara produsen dengan konsumen, dibandingkan dengan transaksi hukum lainnya. Hal lain yang perlu diketahui dalam E-Kontrak adalah tanda tangan elektronik, yang mana tanda tangan elektronik bukanlah tanda tangan yang didigitalisasi. Dalam praktik, bentuk dari kontrak elektronik dan tanda tangan digital sangat dimungkinkan muncul dalam varian yang berbeda-beda karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan demikian jika ini terapkan semua administrasi terkait pengadaan barang/ jasa dapat dilakukan secara mudah dan transparan. (pnj)