Dukung Peran Perempuan dalam Berdemokrasi, KPU Kediri Ikuti Webinar Meningkatkan Parmas dalam Kehidupan Demokrasi

Dukung Peran Perempuan dalam Berdemokrasi, KPU Kediri Ikuti Webinar Meningkatkan Parmas dalam Kehidupan Demokrasi
webinar Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Kehidupan Demokrasi. Kamis (12/8)

Kediri, kpu-kedirikab.go.id - Kamis (12/08/2021) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri mengikuti webinar yang diadakan oleh Ditjen Politik dan PUM Kemendagri. Hadir pada kegiatan tersebut Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM, Nanang Qosim dan Subkoordinator TekMas Bintang Fajar. 

Kegiatan yang bertema Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Kehidupan Demokrasi tersebut berlangsung  mulai pukul 10.00 WIB dengan menghadirkan tiga narasumber yaitu Anggota Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih KPU-RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Anggota Bawaslu RI Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Mochammad Afifuddin, dan Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Drs. Dermawan, Msi.

Acara dibuka oleh sambutan Direktur Ditjen Politik dan PUM Kemendagri, Bahtiar yang menyampaikan rasa syukurnya bahwa tingkat parmas pada pemilu 2019 mencapai 81,93%, sedangkan pada pemilihan 2020 yang dilaksanakan di masa pandemi parmas mencapai 76,09% yang artinya rasa demokrasi masyarakat dalam menentukan nasib bangsa masih tinggi dan tentunya ini hasil kerja keras para penyelenggara (KPU, Bawaslu, dan DKPP). “Tanggung Jawab dalam menggunakan hak pilih inilah yang harus dijaga bahkan harus ditingkatkan pada tahun 2024 yang akan datang, maka dari itu kegiatan ini kami laksanakan,” katanya.

Bahtiar mengatakan meskipun parmas tinggi, tetapi sayang tingkat partisipasi perempuan masih rendah, jika diukur dari pemilu dan pemilihan pada 2 tahun terakhir perempuan hanya menyumbangkan suara kurang dari 30%, “Inilah yang jadi pekerjaan rumah bagi penyelenggara pemilu bagaimana meningkatkan partisipasi perempuan sehingga partisipasi yang nantinya diperoleh benar-benar mewakili representasi suara perempuan,” katanya.

Narasumber pertama, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyampaikan sesuai amanat UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, dimana KPU wajib melakukan sosialisasi, pendidikan pemilih dalam rangka meningkatkan tingkat partisipasi pemilih yang memerlukan koordinasi dengan pemerintah daerah serta memiliki aturan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang harus dipatuhi. “Salah satu tugas dan kewajiban KPU selaku penyelenggara pemilu adalah wajib melakukan penyampaian informasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepada masyarakat,” kata Dewa.

Lanjut Dewa, maka dari itu kolaborasi strategis antara KPU – Kemendagri – Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemilu 2019 & pemilihan 2020 menjadi salah satu buktinya pentingnya sinergi antar stakeholder khususnya dalam sosialisasi kepemiluan di tingkat daerah berperan meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat, tak cukup sampai di situ sebagai bagian dari pendidikan pemilih berkelanjutan, KPU RI mengembangkan program baru,  yaitu Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3). Program ini dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat menghadapi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 mendatang.

Sementara itu, Asdep Dermawan dalam materinya menyampaikan akan pentingnya keterwakilan politik bagi perempuan dimana jumlah penduduk perempuan hampir sama dengan laki-laki, maka perempuan juga memiliki hak yang sama dalam semua bidang kehidupan, termasuk politik, sehingga keterlibatan perempuan juga sangat menentukan dalam demokrasi. “Perempuan terkadang dianggap remeh, padahal perbedaan gender sudah bukan penghalang dalam politik dan demokrasi,” ungkapnya.

Dermawan menilai perempuan seringkali terhambat dalam keterwakilannya dalam politik misalnya ketentuan 30% pencalonan perempuan dalam daftar calon yang diposisikan sebagai formalitas hanya untuk memenuhi syarat administratif serta dalam sisi sosial perempuan masih terikat struktur patriarkis yang masih menempatkan perempuan dalam aspek domestik rumah tangga dan kerap mendapatkan intervensi lingkungan domestik yang membuat perempuan tidak mampu menyuarakan hak politiknya secara merdeka.

Sedangkan narasumber penutup anggota bawaslu Afifuddin menyampaikan pentingnya aspek pengawasan dalam rangka menjamin pelaksanaan Pemilu berjalan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil di Indonesia. dimana pengawasan sebagai bentuk pencegahan dalam mewujudkan suatu keadilan. 

“Ada tiga ciri dari suatu keadilan dalam mewujudkan pemilu yaitu (1) hak memilih murni muncul dari diri warga negara, (2) suara yang dimandatkan terfasilitasi dengan baik oleh penyelenggara pemilu, dan (3) peserta pemilu menghormati kehendak bebas warga negara memilih wakilnya,” tutupnya. 

Webinar yang disiarkan langsung melalui kanal youtube Ditjen Politik dan PUM Kemendagri tersebut berjalan lancar serta diakhiri dengan sesi tanya - jawab dan selesai pukul 12.30 WIB. (pnj)