HAPPY ASEAN DAY dan Guncangan Demokrasi di Negara ASEAN saat Pandemi

HAPPY ASEAN DAY dan Guncangan Demokrasi di Negara ASEAN saat Pandemi
Flyer HAPPY ASEAN DAY

Kediri, kpu-kedirikab.go.id - Setiap tanggal 8 yang jatuh di bulan Agustus, setiap negara di Asia tenggara memperingati Hari ulang tahun ASEAN dan tahun 2021 ini menjadi peringatan ulang tahun ASEAN yang ke-54. Di awal perjalanannya ASEAN diprakarsai oleh 5 (lima) negara yakni: Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina pada tanggal 08 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Tujuan dibentuknya ASEAN salah satunya adalah meningkatkan perekonomian, sosial dan budaya di negara-negara kawasan Asia Tenggara.

Dengan bergabungnya beberapa negara, akhirnya ASEAN terus berkembang dan hingga kini telah memiliki anggota tetap berjumlah 10 negara, yakni : (1) Indonesia; (2) Singapura; (3) Brunei Darussalam; (4) Malaysia; (5) Thailand; (6) Filipina; (7) Kamboja; (8) Vietnam; (9) Laos; dan (10) Myanmar.

Namun bagaimana dengan perkembangan demokrasi di negara-negara Asia Tenggara di tengah pandemi Covid-19 yang tidak terasa sudah hampir 2 tahun melanda dunia termasuk Asia Tenggara didalamnya. Berdasarkan dilansir dari para pegiat demokrasi yang dilangsungkan pada sebuah diskusi regional bertajuk Regional Support for Elections and Political Transitions atau RESPECT. Demokrasi di Asia Tenggara sedang tidak baik-baik saja. Beberapa kejadian diantaranya adalah gerakan sheraton semakin memperlambat Pemilu di Malaysia, dimana reformasi pemilu yang berjalan lambat, salah satu yang signifikan adalah penurunan usia pemilih dari 21 tahun ke 18 tahun yang membutuhkan amandemen konstitusi.

“Kita kecewa reformasinya lambat, tetapi masih ada reformasi yang terjadi. Salah satu yang paling signifikan adalah penurunan usia memilih dari 21 tahun ke 18 tahun itu membutuhkan amandemen konstitusi” kata Ketua Bersih 2.0, Thomas Fann

Menurut Thomas, baik partai penguasa maupun oposisi menyetujui amandemen konstitusi untuk mengubah usia pemilih. Perubahan ini memerlukan pendaftaran pemilih otomatis, sementara Suruhanjaya Pemilihan Raya Malaysia (SPR, *komisi pemilihan umum di Malaysia, red) mengatakan pihaknya memerlukan waktu satu hingga dua tahun untuk menyiapkan sistem tersebut . SPR akan menunda pemilu hingga 2022 sehubungan dengan pandemi Covid-19 melanda. 

Sementara itu di Thailand dan Juga Myanmar juga berkonflik dengan hal kepemiluan. Di Thailand mengalami tingkat partisipasi Pemilih yang rendah, dari target yang ditetapkan ECT ( Komisi Pemilihan Umum Thailand, red) adalah 70 persen partisipasi pemilih namun nyatanya pada saat pemungutan suara, pemilih yang berpartisipasi adalah 57 hingga 58 persen. Menurut Chandanie Watawala, Direktur Eksekutif ANFREL (Asian Network for Free Election ), rendahnya partisipasi pemilih di Pemilu lokal, Thailand disebabkan beberapa hal seperti minimnya sosialisasi dan pendidikan pemilih, kurangnya ketertarikan kepada politik dan tidak tersedianya metode pemilihan alternatif yang dapat digunakan oleh pemilih. 

 Sedangkan di Myanmar, pembiayaan Pemilu yang tidak murah karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 membuat pembengkakan pada anggaran negara. Sehingga pada Pemilu Myanmar 09 Desember 2020 ditolak sejumlah partai politik oposisi dengan alasan masifnya kecurangan. UEC ( Komisi Pemilihan Umum Myanmar, red) berupaya keras menyukseskan Pemilu tersebut dengan bekerja sama dengan otoritas kesehatan dalam pembuatan mitigasi risiko, juga bekerja sama dengan IDEA ( international Institute for democracy and electoral assistance ) dan IFES ( International Foundation for Electoral Systems) untuk pelatihan petugas di tempat pemungutan suara (TPS).

Semoga kedepannya kondisi demokrasi di kawasan Asia Tenggara semakin membaik, begitu pula dengan Indonesia yang akan melakukan perhelatan akbar Pemilihan Umum 2024 dapat berjalan dengan aman, lancar dan tiada kendala apapun. (bint)