Ikuti Webinar Pengelolaan PPID, KPU Kediri Pelajari Prosedur Sengketa Informasi Kepemiluan

Ikuti Webinar Pengelolaan PPID, KPU Kediri Pelajari Prosedur Sengketa Informasi Kepemiluan
Tangkapan Layar Webinar Pengelolaan PPID. Rabu (28/7)

Kediri, kpu-kedirikab.go.id - Rabu (28/07/2021), Pukul 09.00 WIB. KPU Kabupaten Kediri mengikuti webinar bertema “Pengelolaan, Pelayanan, dan Prosedur Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan” yang diselenggarakan oleh KPU Jateng. Acara ini menghadirkan dua narasumber yaitu Kepala Bagian Humas dan Informasi Publik Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Robby Leo Agust dan Komisioner Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Tengah, Ermy Sri Ardhyanti, S.Sos.

Narasumber pertama, Robby Leo membahas standar pengelolaan dan layanan informasi pemilu & pemilihan, inovasi pelayanan di masa pandemi dalam hal ini tentunya berfokus kepada Prinsip Dasar Pelayanan Informasi Publik yang telah ditentukan dan wajib dijalankan oleh semua lembaga publik. “Prinsip dasar itu yaitu kewajiban menyajikan dan melayani pemohon informasi prinsip dasar pelayanan informasi publik,  permudah & percepat hak publik atas informasi, semua permohonan wajib dilayani (dilayani tidak sama dengan diberi), wajib menyajikan informasi yang mudah diakses & dipahami, dan dahulukan substansi baru prosedur,” kata Robby.

Lebih lanjut Robby menjelaskan prinsip dasar ini wajib diketahui baik pemohon informasi maupun pemberi informasi dan poin terpentingnya adalah dalam memberikan pelayanan haruslah baik karena pelayanan yang baik merupakan hak publik, kedua publik menginginkan pelayanan cepat, maka pergunakan media/cara yang mudah dalam memberikan layanan informasi.

Menanggapi yang telah disampaikan, narasumber kedua Ermy Ardhyanti menjelaskan permintaan informasi terkadang sederhana tetapi jika mengakibatkan salah satu pihak mengalami kerugian maka menjadi masalah,  sebagai antisipasi jika terjadi masalah para pemohon wajib memahami tata cara permohonan penyelesaian sengketa infromasi pemilu dan pemilihan. “pertama permohonan dapat diajukan jika keberatan tidak ditanggapi atau ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta, kedua permohonan dapat diajukan secara tertulis atau secara langsung atau elektronik, terakhir permohonan diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah diterimanya tanggapan atas keberatan” jelas Ermy.

Ermy berharap semua pihak baik pemohon maupun pemberi informasi dapat menahan diri untuk bersengketa terkait layanan informasi, karena pada umumnya ada kesalahpahaman pada salah satu pihak, sehingga penyelesaian masalah tidak berjalan sebagaimana mestinya. “Mari menahan diri, selesaikan permasalahan dengan bijak” tambahnya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya - jawab yang terbagi  2 sesi dengan tiap-tiap sesi hanya dibatasi 3 penanya dan berakhir pukul 12.30 WIB. (pnj)