JDIH, Wujud Kontribusi KPU dalam Pembangunan di Bidang Hukum

JDIH, Wujud Kontribusi KPU dalam Pembangunan di Bidang Hukum

Kediri, kpu-kedirikab.go.id - Selasa (9/11/2021) Bertempat di aula lantai 2 kantor KPU provinsi Jawa Timur, KPU Kabupaten Kediri mengikuti Rapat Evaluasi dan Bimbingan Teknis Penyelenggara Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) bersama 38 KPU Kabupaten/Kota Se Jawa Timur. Hadir sebagai delegasi KPU Kab.Kediri Divisi Hukum dan Pengawasan, Agus Hariono dan Subkoordinator Hukum, Okie Sidharta.

Mengawali sambutan Ketua KPU Jatim, Choirul Anam menyampaikan bahwa JDIH di KPU Kab/Kota harus terus diproses agar masyarakat umum mengetahui seluruh aturan yang telah KPU buat baik di masa Pemilihan maupun tidak, hal ini sebagai bentuk KPU dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik khususnya dibidang hukum.

“Tak hanya pembuatan dan penyimpanan dokumen hukum, namun publikasi terkait hukum juga sangat diperlukan hal ini dilakukan agar masyarakat tahu produk hukum apa saja yang telah dibuat KPU disaat tahapan maupun disaat seperti ini,” ucap Anam.

Lanjut Anam, Keberadaan JDIH di lingkungan KPU mempunyai peran yang sangat penting, hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Dokumentasi dan informasi hukum yang telah tertata dan terselenggara dengan baik dalam satu jaringan nasional, sangat penting arti dan peranannya dalam upaya peningkatan, pemahaman dan pengetahuan mengenai hukum pada khususnya dan pembangunan di bidang hukum serta sebagai bagian dari pembangunan nasional pada umumnya.

Sementara itu, Sekretaris KPU Jatim Nanik Karsini menambahkan Informasi hukum yang tersebar di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, perlu dikelola dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi. 

“Untuk itu, pengelolaan JDIH pun diharapkan dapat optimal mulai dari KPU sampai dengan seluruh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota,” 

Nanik menghimbau dalam pengelolaan JDIH tim KPU Kab/Kota harus mengawal setiap proses di satuan kerjanya, pengawalan ini dimaksudkan agar JDIH di setiap KPU Kab/Kota dapat terus terupdate dan berjalan secara berkesinambungan.