Kelas Teknis VII, KPU Kediri Ikuti Diskusi Penetapan Hasil Pemilu

Kelas Teknis VII, KPU Kediri Ikuti Diskusi Penetapan Hasil Pemilu
Kelas Teknis VII, Penetapan Hasil Pemilu. Selasa (10/8)

Kediri, kpu-kedirikab.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri kembali mengikuti Kelas Teknis Menyongsong 2024 dengan tema “Penetapan Hasil Pemilu” yang diadakan KPU Provinsi Jatim. Kelas yang dilaksanakan secara daring tersebut dimoderatori Subkoordinator Teknis Pasuruan, Adi Setyawan yang disambung dengan penyampaian materi oleh Anggota KPU Kabupaten Pasuruan Fatimah Zahro dan Anggota KPU Kabupaten Trenggalek Istatiin Nafiah.  Selasa (10/08/2021) Pukul 10.00 -12.00 WIB.

Kelas Teknis VII diikuti oleh 38 Satker KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur dengan Divisi Teknis Penyelenggaraan, Anwar Ansori dan Sub Koordinator Teknis dan Hupmas, Bintang Fajar hadir sebagai delegasi dari KPU Kabupaten Kediri.

Pembahasan dalam kelas teknis terbagi menjadi 2 sesi. Sesi I dengan Narasumber Anggota KPU Kabupaten Pasuruan Fatimah Zahro dengan judul materi Mekanisme Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten / Kota sedangkan pada Sesi II diisi dengan narasumber Anggota KPU Kabupaten Trenggalek Istatiin Nafiah, dengan materi Tata Cara Penghitungan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih anggota DPRD Kab/Kota.

Di awal materinya Fatimah menjelaskan bagaimana menghitung ambang batas dalam penetapan calon anggota DPR, dimana ambang batas perolehan suara Pemilu anggota DPR paling sedikit ialah 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR dengan cara membagi perolehan suara sah setiap Partai Politik secara nasional dengan jumlah seluruh perolehan suara sah Partai Politik secara nasional kemudian dikalikan 100 persen. “Cara yang digunakan dalam menentukan itu telah sesuai dengan PKPU 14 tahun 2019 dan tentunya telah dikomunikasikan kepada pimpinan partai politik tingkat pusat serta bawaslu,” kata Fatimah.

Fatimah melanjutkan setelah penghitungan selesai baru kemudian dilakukan penetapan jumlah kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota setiap Partai Politik pada masing-masing Dapil dalam rapat pleno terbuka dengan ketentuan: (1) menetapkan jumlah suara sah setiap partai politik di setiap dapil sebagai suara sah setiap partai politik; kemudian (2) membagi suara sah setiap partai politik dengan bilangan pembagi 1 (satu), dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3 , 5, 7 dan seterusnya; (3) hasil pembagian diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak; dan terakhir (4) nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, dan seterusnya.

Sementara itu, Istatiin dalam materinya menguatkan apa yang telah disampaikan narasumber sebelumnya dengan memberikan paparan simulasi penetapan perolehan kursi sehingga peserta dapat memahami lebih detail apa yang telah disampaikan dan dalam membagi perolehan kursi KPU harus memperhatikan jumlah dan persebaran dengan rinci. “Melakukan pembagian kursi sebenarnya cukup mudah tapi perlu kejelian dan ketelitian, sehingga kursi yang ada dapat dibagi secara merata,” jelas Istatiin.

Istatiin menambahkan dalam menetapkan calon terpilih kadang tidak serta merta mudah, KPU dituntut untuk berhati-hati, kasus yang sering terjadi salah satunya adalah terdapat calon yang TMS setelah rekapitulasi dan sebelum penetapan calon terpilih, maka solusi yang dapat dilakukan KPU ialah calon tersebut tetap diikutkan dalam pemeringkatan, namun yang bersangkutan tidak lagi diikutsertakan dalam proses penetapan calon terpilih. (pnj)