Kelas Teknis XI, KPU Kediri Ikuti Kembali Diskusi Pengusulan Dapil dan Alokasi Kursi

Kelas Teknis XI, KPU Kediri Ikuti Kembali Diskusi Pengusulan Dapil dan Alokasi Kursi
Kelas Teknis XI, Pengusulan Dapil dan Alokasi Kursi. Kamis (26/8)

Kediri, kpu-kedirikab.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri kembali mengikuti Kelas Teknis Menyongsong 2024 dengan tema “Pengusulan Dapil dan Alokasi Kursi” yang diadakan KPU Provinsi Jatim. Kelas yang dilaksanakan secara daring tersebut dimoderatori Subkoordinator Teknis Pamekasan, Hendrian yang disambung dengan penyampaian materi oleh Anggota KPU Kabupaten Pamekasan, M.Amirudin dan Anggota KPU Kota Probolinggo, Upik Raudhotul Hasanah. Kamis (26/08/2021) Pukul 10.00 -12.30 WIB.

Kelas Teknis XI diikuti oleh 38 Satker KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur dengan Divisi Teknis Penyelenggaraan, Anwar Ansori dan Sub Koordinator Teknis dan Hupmas, Bintang Fajar hadir sebagai delegasi dari KPU Kabupaten Kediri.

Pembahasan dalam kelas teknis terbagi menjadi 2 sesi. Sesi I dengan Narasumber Anggota KPU Kabupaten Pamekasan, M. Amirudin dengan judul materi Mekanisme Penghitungan Alokasi Kursi dan Dapil sedangkan pada Sesi II diisi dengan narasumber Anggota KPU Kota Probolinggo, Upik Raudhotul Hasanah dengan Mengenai  Prinsip Pembentukan Dapil dan Garry Mandering.

Di awal materinya Amir menjelaskan terkait dasar kajian dalam penataan dapil dan alokasi kursi guna menjamin kesetaraan suara seperti yang diamanatkan UUD 1945, sebagaimana diatur oleh Pasal 27 Ayat 1 : segala warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, “Hal ini harus diimplementasikan dengan baik secara konsisten, karena nyatanya sampai sekarang ada beberapa provinsi yang mengalami over-represented (jumlah kursi melebihi dari yang seharusnya), sedangkan beberapa provinsi lain mengalami under-represented (jumlah kursi kurang dari yang seharusnya).” ucapnya.

Lanjut Amir, maka dari itu dalam melakukan pendapilan KPU harus berpegang pada 7 (tujuh) prinsip penetapan dapil dan alokasi kursi yaitu : kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integrasi wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan.

Sedangkan pemateri berikutnya, Upik Raudhotul membahas sumber data dan keterlibatan publik dalam pengusulan dan penataan dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota, dimana Upik menjelaskan bahwa sumber data berasal dari data kependudukan dan data wilayah dimana penataan dapil mengacu pada data agregat kependudukan per kecamatan (DAK 2) yang diserahkan Kementerian Dalam Negeri ke KPU paling lambat 16 bulan sebelum pemungutan suara. “Usulan sumber data terlebih dahulu disampaikan kepada Mendagri, setelah persetujuan diterima dan disetujui proses dilanjutkan”  tutur Upik.

Upik menambahkan dalam proses penataan dapil KPU harus melakukan uji publik dengan melibatkan: Pemerintah Daerah, Partai Politik, Bawaslu, Pemantau Pemilu dan Pemangku kepentingan lainnya, setelah itu menyusun usulan dapil dan alokasi kursi dengan memperhatikan hasil uji publik, dan terakhir menyampaikan usulan dapil dan alokasi kursi yang dilampiri dengan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan berita acara pleno pembahasan usulan penataan dapil dan alokasi kursi. (pnj)