Kelas Teknis XVIII, Jadi Narasumber KPU Kediri Bahas Pelaporan Dana Kampanye

Kelas Teknis XVIII, Jadi Narasumber KPU Kediri Bahas Pelaporan Dana Kampanye

Kediri, kpu-kedirikab.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri kembali mengikuti Kelas Teknis Menyongsong 2024 dengan tema “Pelaporan Dana Kampanye” yang diadakan KPU Provinsi Jatim. Kegiatan dimoderatori Subkoordinator Tekmas KPU Kediri, Bintang Fajar serta menghadirkan narasumber Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Jember, Achmad Susanto dan Divisi Teknis KPU Kabupaten Kediri, Anwar Ansori. Selasa (21/09/2021)

Acara yang berlangsung pukul 10.00 s/d 12.30 WIB tersebut diawali dengan penyampaian materi oleh Achmad Susanto yang menjelaskan materi berjudul Pelaporan Dana Kampanye. Sedangkan pemateri kedua adalah Anwar Ansori, Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Kediri yang membawakan materi berjudul Peran KPU Kabupaten/Kota Dalam Pelaporan Dana Kampanye.

Pemateri pertama Achmad Susanto menuturkan tujuan pengaturan dana kampanye, dimana hal ini memberikan panduan bagi peserta Pemilu dalam mengelola pelaporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang disusun berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan. 

”Sumber dana kampanye antara lain berasal dari perseorangan, kelompok, dan badan usaha non Pemerintah dan dapat berupa uang, barang, dan jasa yang kesemuanya itu harus disampaikan secara terbuka” tutur Susanto.

Selain itu, ia juga membahas perihal RKDK (Rekening Khusus Dana Kampanye), periode laporan dana kampanye beserta teknis penerimaannya dan penerimaan perbaikannya. 

Sementara itu, pemateri kedua Anwar mengungkapkan bahwa dalam persiapan pelaksanaan rapat koordinasi, KPU Kabupaten/Kota bersama tim kelompok kerja (pokja) harus membuat standar operasional prosedur (SOP) dan melakukan pembagian tugas tim pokja maupun helpdesk dana kampanye.

“Petugas helpdesk harus benar - benar mampu menjalankan tugas-tugas terkait pelaporan dana kampanye seperti menangani administrasi dan pengarsipan serta menerima penyampaian laporan dana kampanye”. ungkap Anwar.

Selain itu, ia juga memberikan informasi mengenai teknis penerimaan LADK, LPSDK, dan LPPDK. Di kesempatan ini pula dijelaskan larangan dan sanksi dalam penerimaan dana kampanye beserta kendala beserta solusi dalam penerimaan dana kampanye. (pnj)