Kesiapan Regulasi Kunci Penting Menghadapi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024

Kesiapan Regulasi Kunci Penting Menghadapi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024

Kediri, kpu-kedirikab.go.id - Selasa (9/11/2021) via kanal youtube KPU Kabupaten Purbalingga, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri mengikuti webinar bertema "Menelisik Kesiapan Regulasi Menghadapi Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024".

Kegiatan yang dimulai pukul 08.30 -12.00 WIB ini menghadirkan pembicara, Anggota KPU RI Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.; Anggota Komisi II DPR RI Arif Wibowo, S.H.; dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum.

Pemateri pertama Hasyim Asy’ari menyampaikan beberapa persiapan regulasi yaitu kebutuhan peraturan KPU terkait tahapan pemilu dan pemilihan, peraturan KPU yang terkait dengan pelaksanaan pemilu pada masa bencana alam dan non alam, serta penyelesaian peraturan KPU jauh-jauh hari sebelum tahapan pemilu dimulai. 

“Proses perencanaan regulasi KPU yang pertama ada program legislasi, kemudian untuk substansinya itu inisiasi nya dari masing-masing divisi, kemudian dilakukan FGD dengan ahli yang kompeten pada bidang yang dibahas, tahap akhir jika sudah matang adalah melakukan uji publik,” jelas Hasyim.

Sedangkan persiapan regulasi KPU dalam Pemilu dan Pemilihan 2024 ada regulasi terkait Pemilu dan regulasi terkait Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Persiapan yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun atau menyempurnakan draft peraturan KPU terkait Tahapan Pemilu dan Pemilihan berdasarkan evaluasi Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan terakhir. 

Sementara itu, Arif Wibowo menyampaikan tahapan antara pemilu nasional dan pemilu lokal ada suatu fase yang berhimpitan itulah yang menjadi tantangan dari penyelenggara maka untuk memudahkan tahapan tersebut. Arif berpesan untuk selalu mendorong bagaimana soal rekrutmen dan seleksi KPU/ Bawaslu di tingkat Kabupaten/ Kota bisa diserentakkan, memang konsekuensi nya akan terjadi perubahan norma.

“Untuk lebih mengefektifkan dalam sebuah penyelenggara maka memang mau tidak mau perpu menjadi salah satu opsi yang perlu ditempuh oleh pemerintah untuk menata ulang norma-norma yang ada dalam UU baik UU Pemilu atau UU Pilkada, namun tidak semua norma hanya norma-norma yang penting dan yang perlu saja untuk menjaga jadwal tahapan penyelenggaraan itu bisa berlangsung efektif, efisien dan tidak menimbulkan suatu masalah. Mengenai kesiapan regulasi tetap dibutuhkan beberapa norma penting untuk dilakukan perubahan demi menghindari masalah regulasi. Dengan membangun komitmen yang kuat oleh para penyelenggara”. kata Arif

Terakhir, Muhammad Fauzan turut menyampaikan bahwa regulasi yang baik harus mengandung beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu tidak multitafsir sehingga ada komunikasi antara KPU sebagai penyelenggara dengan pemerintah dan DPR RI. Kemudian peraturan tidak mengandung diskriminatif, maka peraturan harus menguntungkan semua pihak atau tidak berat sebelah. Ketiga, peraturan yang baik adalah peraturan yang dapat mendatangkan kesejahteraan bagi semua.

“Oleh karena itu dalam membuat peraturan perundang-undangan harus memperhatikan visi kedepan kira-kira bagaimana  keberlakuannya,” tutup Fauzan.  (na/pnj)