Ketua KPU RI : Keterbukaan Informasi merupakan Prinsip dan Semangat KPU

Ketua KPU RI : Keterbukaan Informasi merupakan Prinsip dan Semangat KPU
Ketua KPU RI, Ilham Saputra memberikan sambutan pada Webinar Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik PPID KPU Menghadapi Pemilu dan Pemilihan 2024. Kamis (12/8)

Kediri, kpu-kedirikab.go.id - Kamis (12/08/2021) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri mengikuti webinar yang diadakan oleh KPU-RI bertema Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik PPID KPU Menghadapi Pemilu dan Pemilihan 2024.

Mengawali sambutan, Ketua KPU-RI Ilham Saputra mengatakan sebagai penyelenggara, KPU wajib menjalankan Pemilu berdasarkan prinsip-prinsip penyampaian informasi yaitu: transparan, akuntabel dan partisipatif.

“Transparansi tentu kaitannya dengan keterbukaan informasi publik yang harus disampaikan kepada masyarakat, akuntabel semua yang diinformasikan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, di mana pertanggung jawaban ini menyangkut sumber / inputnya, proses yang dilakukan dan juga hasil / output yang didapatkan, dan terakhir partisipatif dimana informasi yang disampaikan KPU dapat mendorong keterlibatan aktif masyarakat untuk terlibat dalam proses penentuan arah dari strategi kebijakan / keputusan yang dibuat KPU,” jelas Ilham.

Lanjut Ilham, keterbukaan informasi telah menjadi prinsip dan semangat yang dipegang teguh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebagai sebuah lembaga publik, KPU selalu berupaya memberikan pelayanan cepat, transparan, akuntabel dan bermanfaat kepada masyarakat. Ilham berharap masyarakat dapat mengetahui bagaimana penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan pada tahun 2024 mendatang dilaksanakan oleh KPU, dimana KPU telah melakukan inovasi dan perbaikan-perbaikan dari masukan dan saran berbagai pihak yang selama ini mendukung KPU demi terlaksananya Pemilu yang lebih baik.

Ilham berpesan pada seluruh jajarannya agar dapat memaksimalkan webinar ini guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai layanan informasi publik. Serta mengeksplorasi Perki Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan, sehingga nantinya mampu memberikan pelayanan informasi dengan tepat dan akurat kepada masyarakat. (pnj)