Knowledge Sharing, KPU Kediri ikuti Diskusi Pemeriksaan Kesehatan Covid-19 Badan Adhoc Untuk Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024

Knowledge Sharing, KPU Kediri ikuti Diskusi Pemeriksaan Kesehatan Covid-19 Badan Adhoc Untuk Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024

Kediri, kpu-kedirikab.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri mengikuti Program Knowledge Sharing dengan tema “Pemeriksaan Kesehatan Covid-19  Pembentukan Badan Adhoc Untuk Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024" yang diadakan KPU Provinsi Jatim. Program yang dilaksanakan secara daring tersebut menghadirkan Narasumber Muhammad Toyib (Anggota KPU Kota Malang), Pembahas Jainul Arifin (Anggota KPU Kabupaten Mojokerto), dan moderator Kamilia Cahyani. (Kasubbag KUL KPU Kota Malang) Rabu (3/11/2021).

Program Knowledge Sharing diikuti oleh 38 Satker KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur. Hadir sebagai delegasi dari KPU Kabupaten Kediri yaitu Divisi Sosdiklih; Parmas dan SDM, Nanang Qosim dan Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik (KUL), Imam Basuki.

Pemeriksaan kesehatan covid 19 bagi badan adhoc penting dilakukan demi menghindari cluster baru covid 19 di KPU beserta jajaran ke bawah. Dapat membantu pemerintah dalam hal penanganan, pengendalian, penyebaran, penularan serta memutus rantau covid 19 yang menjadi wabah atau bencana non alam di indonesia.

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pemeriksaan kesehatan covid 19 bagi badan adhoc. Pertama, melakukan persiapan dengan koordinasi dan kerjasama antara Dinas Kesehatan dan Labkesda setempat perihal pemeriksaan covid 19. Kedua Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan covid 19 (rapid test). Ketiga, merupakan pemeriksaan kesehatan covid 19 yang mana tidak boleh diumumkan dan disebarluaskan karena termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana UU No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan informasi politik dan PERKI No. 1 tahun 2021 tentang standart layanan informasi publik.

“Informasi yang dikecualikan meliputi riwayat dan kondisi anggota keluarga, riwayat kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang, kondisi keuangan, dsb,” ungkap Jainul.

Terakhir Jainul menyampaikan beberapa catatan penting dalam pemeriksaan kesehatan bagi badan adhoc pada Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan tahun 2024, yaitu masa berlakunya rapid test terlalu pendek sehingga harus memperhitungkan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan karena rapid test merupakan syarat kerja bagi KPPS dan petugas ketertiban TPS. “Solusinya adalah pemeriksaan kesehatan baik rapid atau swab ditiadakan diganti dengan surat vaksin untuk menghemat anggaran negara jika pandemi covid 19 masih menjadi bencana non alam di Indonesia” jelas Jainul.