Knowledge Sharing 6, KPU Kediri Ikuti Diskusi Persyaratan dan Pemenuhan (PPDP, KPPS, dan LINMAS) Badan Adhoc

Knowledge Sharing 6, KPU Kediri Ikuti Diskusi Persyaratan dan Pemenuhan (PPDP, KPPS, dan LINMAS) Badan Adhoc

Kediri, kpu-kedirikab.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri mengikuti Program Knowledge Sharing dengan tema “Persyaratan dan Pemenuhan (PPDP, KPPS, dan LINMAS) Badan Adhoc untuk Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024” yang diadakan KPU Provinsi Jatim. Program yang dilaksanakan secara daring tersebut menghadirkan pemateri Divisi Sosdiklih; Parmas dan SDM KPU Kota Mojokerto, Muhamad Awaludin Zahroni dan dibahas oleh Divisi Sosdiklih; Parmas dan SDM KPU Kota Pasuruan Nanang Abidin. Jumat (24/09/2021) Pukul 09.00 -11.00 WIB.

Program Knowledge Sharing diikuti oleh 38 Satker KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur dengan Divisi Sosdiklih; Parmas dan SDM, Nanang Qosim dan Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik (KUL), Imam Basuki sebagai delegasi dari KPU Kabupaten Kediri.

Roni menjelaskan persyaratan dan pemenuhan syarat sebagai anggota PPDP, KPPS, dan Linmas. “Persyaratan  yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota PPDP, KPPS, dan Linmas diantaranya a) WNI, b) paling rendah berusia 17 tahun dan maksimal 50 tahun, c) setia pada Pancasila; UUD 1945; NKRI; Bhineka Tunggal Ika dan Cita-cita Proklamasi, d) mempunyai integritas; pribadi yang kuat; jujur dan adil, d) tidak menjadi anggota parpol paling singkat 5 tahun, f) domisili dalam wilayah kerja, g) mampu secara jasmani; rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika, h) berpendidikan paling rendah SMA sederajat, i) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, j) tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kab/ Kota atau DKPP, k) belum pernah menjabat 2 kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPDP, KPPS, dan LINMAS, l) tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara, dan m) tidak mempunyai penyakit penyerta, serta terdapat aturan baru mengenai n) batasan umur minimal 20 tahun dan maksimal 50 tahun ” papar Roni.

Sementara itu, Nanang mengungkapkan dengan adanya perubahan-perubahan ini tentunya memiliki tantangan tersendiri bagi KPU dalam proses seleksi badan adhoc khususnya KPPS, dibutuhkan kecermatan pada data-data Pemilu yang telah lalu termasuk data tim kampanye dan saksi parpol saat Pemilu sebelumnya.

“Dengan tuntutan penyelenggara yang berkualitas mulai PPDP, KPPS dan Linmas TPS, ini menjadi tantangan tersendiri bagi KPU. Oleh karena itu, prosesnya harus cermat dan teliti dan kita harus mampu menjalin komunikasi dengan stakeholder guna menjaring para penyelenggara,”tambah Nanang.

Di akhir sesi, ditutup dengan pengarahan oleh Divisi Litbang dan SDM KPU Jatim, Rochani menegaskan batas usia maksimal PPDP, KPPS, dan Linmas paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun merupakan aturan baru proses rekrutmen, “Aturan terkait pembatasan usia dibuat setelah melalui koordinasi dengan Kementerian Kesehatan yang bertujuan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan penyelenggara ditengah pandemi covid-19,” tutup Rochani. (pnj)