Komitmen Wujudkan Wilayah Bebas KKN, KPU Kediri Ikuti Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Benturan Kepentingan

Komitmen Wujudkan Wilayah Bebas KKN, KPU Kediri Ikuti Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Benturan Kepentingan

Kediri, kpu-kedirikab.go.id - Kamis (14/10/2021) via kanal Youtube KPU Jawa Timur, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri mengikuti Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Benturan Kepentingan.

Acara ini dimulai pukul 10.00 WIB yang dihadiri oleh Ketua KPU Jatim Choirul Anam, Group Head Program Pengendalian Gratifikasi KPK Yulianto Saptoprasetyo, Inspektur Wilayah III Inspektorat Utama KPU RI Drs. Nur Wakit Ali Yusron, serta seluruh komisioner KPU Kabupaten/ Kota.

Ketua KPU Jatim Choirul Anam menyampaikan acara ini dilakukan streaming dengan tujuan mendeklarasikan kepada publik bahwa KPU Provinsi Jawa Timur, KPU Kabupaten/ Kota di Jawa Timur adalah lembaga/ atau institusi yang bebas korupsi, bebas gratifikasi, serta merupakan instansi yang berintegritas. “Acara ini sebagai sebuah akuntabilitas/ deklarasi  kepada publik bahwa kita sedang melakukan reformasi birokrasi” jelas Choirul.

Choirul menjelaskan reformasi birokrasi adalah sebuah komitmen yang berkelanjutan tidak hanya dilakukan untuk menuju wilayah KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) tapi ini merupakan suatu kewajiban demi meraih perubahan yang baik.Tentunya KPU Jatim tidak lelah untuk terus-menerus memberikan informasi, pengetahuan, sosialisasi, mereview, mengevaluasi, serta melakukan penanganan-penanganan hasil evaluasi internal kepada kabupaten/ kota.

Narasumber pertama dari Group Head Program Pengendalian Gratifikasi KPK Yulianto Saptoprasetyo menjelaskan bahwa gratifikasi adalah salah satu dari 7 kelompok besar tindak pidana korupsi. Tentu negara ini harus dibangun dengan integritas, karena integritas adalah sesuatu yang penting untuk membangun reputasi demi menghasilkan kualitas hasil pekerjaan yang melahirkan produk indonesia yang unggul. 

“Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, serta fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun luar negeri dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.” jelas Yulianto.

Yulianto menambahkan bahwa ada perbedaan antara suap dan gratifikasi, kalau suap sudah jelas ada meeting of mind bahwa ada pertemuan kehendak pada dua belah pihak yang menyepakati ada pemberian suap tersebut. Berbeda dengan gratifikasi tidak ada meeting of mind, kadang-kadang diselipkan kata terimakasih atau pemberian-pemberian yang mungkin bisa digunakan dalam rangka mengizinkan kegiatan kedepannya. 

“Pesan saya, kunci pencegahan korupsi ada dua jangan mau jadi korban, jangan mau jadi pelaku selalu upayakan kita menghindari adanya tindak pidana korupsi dengan mengawali tidak menerima gratifikasi” saran Yulianto.

Inspektur Wilayah III Inspektorat Utama KPU RI Drs. Nur Wakit Ali Yusron menyampaikan terkait dengan masalah benturan kepentingan sudah diatur dalam PKPU. Dalam penanganan benturan kepentingan KPU sangat luar biasa dalam menyelesaikannya. 

“Selama kurang lebih melakukan tugas di inspektorat khususnya yang ada di wilayah III masalah-masalah yang muncul adalah masalah yang berkaitan pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu saya mengajak KPU Kabupaten/ Kota untuk melakukan identifikasi benturan-benturan mulai dari unit kecil atau kegiatan yang nantinya merupakan bagian dari identifikasi penyebab kegagalan/ tidak tercapainya kegiatan yang sesuai aturan. Setelah melakukan identifikasi tentunya bagaimanakah tindakan pencegahan mendeklarasikan potensi benturan kepentingan yang disampaikan kepada atasan langsung dan ditembuskan kepada inspektorat. Lalu ditetapkan menjadi keputusan berupa SOP yang harus dilalui seluruhnya baru nanti di dalamnya diberi penegakkan pada kode etik, disiplin, sanksi, dsb. 

Dari sinilah sebuah sistem bagaimana pengelolaan benturan kepentingan sampai dengan pencegahan tindakan-tindakan korupsi. Untuk membangun birokrasi atau penyelenggara pemilu yang berintegritas adalah dengan menguatkan solidaritas di internal, meningkatkan sinergitas , kolaborasi dengan semua stakeholder tanpa melanggar etika-etika yang seharusnya. tutup Wakid. (na/pnj)