KPU Jatim Gelar Penandatanganan MoU dengan Kanwil Kemenag Jatim

KPU Jatim Gelar Penandatanganan MoU dengan Kanwil Kemenag Jatim

Kediri, kpu-kedirikab.go.id  - Selasa (21/08/2021) secara virtual Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri mengikuti kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara KPU Provinsi Jawa Timur dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur (Kanwil Kemenag Jatim),

Kegiatan tersebut turut mengundang Ketua, Anggota, dan Sekretaris KPU Jatim, Plt. Kepala Kanwil Kemenag Jatim, perwakilan KPU Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur serta perwakilan Kanwil Kemenag Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur.

Ketua KPU Jatim, Choirul Anam dalam sambutannya menyampaikan bahwa selama ini proses pemutakhiran data pemilih dilakukan secara periodik, maka atas dasar itu KPU menggagas bahwa pemutakhiran data pemilih dilakukan secara berkelanjutan. “Hal ini direspon melalui perubahan Undang-Undang Pemilu Pasal 14, 17, dan 20 masing-masing pada huruf (i), bahwa KPU berkewajiban melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai aturan perundang-undangan,” jelas Anam

Lebih lanjut, Anam mengatakan dalam melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan, KPU Jatim juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Ada Dinas Pendidikan dengan pemanfaatan Data Pokok Pendidikan (dapodik), Kodam V Brawijaya maupun Polda Jatim terkait data alih status dari sipil menjadi TNI/Polri, atau sebaliknya. “Dinamika kependudukan kita luar biasa, baik dinamika secara reguler (kelahiran dan kematian) maupun non regular, contoh pernikahan, alih status, mutasi masuk, dan lain sebagainya. Tentu membutuhkan kerja luar bisa dari kita semua, menggandeng stakeholder agar data pemilih kita semakin akurat dan termutakhir,” tambah Anam.

Sementara itu, menanggapi  yang telah disampaikan Ketua KPU Jatim, Nurul Huda bertindak selaku Plt. Kanwil Kemenag Jatim berkomitmen mendukung KPU Jatim demi terwujudnya data pemilih yang valid, bersih, berkualitas dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan data EMIS pendidikan islam dan pondok pesantren serta data dari SIMKAH. “Data santri dan siswa sudah kami rekap dalam EMIS, begitupun masyarakat yang telah melangsungkan pernikahan. Kebetulan di Jatim ini termasuk percontohan program KUA Pusaka, jadi di seluruh Jawa Timur sudah berjalan kartu digital nikah,” ujarnya.

Perlu diketahui, bahwa agenda ini merupakan wujud kolaborasi antar dua lembaga yang dilakukan melalui pemanfaatan data Education Management Information System (EMIS) pendidikan islam dan pondok pesantren dan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam mendukung proses pemutakhiran daftar pemilih. (pnj)