KPU Kediri Ikuti Diskusi Bahas Tantangan Menuju Pemilu 2024

KPU Kediri Ikuti Diskusi Bahas Tantangan Menuju Pemilu 2024
Diskusi Tantangan Menuju Pemilu 2024. Minggu (8/8)

Kediri, kpu-kedirikab.go.id - Minggu (08/08/2021) pukul 13.00 - 15.00 WIB. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri mengikuti webinar yang dilaksanakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri atas 11 Lembaga yakni  AMAN, ICW, IPC, JPPR, KISP, Kode Inisiatif, Netgrit, Perludem, Puskapol Universitas Indonesia, PUSaKO dan SPD. Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber yaitu Moch Edward Trias Pahlevi (KISP), Aqidatul Izza Zain (SPD), dan Harlitus Berniawan Telaumbanua (Puskapol UI).

Narasumber pertama, Izza (SPD) dalam materinya menyampaikan hubungan antara sistem pemilu dengan tantangan bagi pemilih jika Pemilu 2024 dilaksanakan, dimana ada persoalan yang harus dievaluasi dalam sistem yang ada saat ini salah satunya terkait Party Entry dan Ambang Batas Pencalonan. “Masalah yang pasti terjadi jika sistem yang sama dipakai kembali pada Pemilu 2024 yaitu sistem ini akan membatasi lahirnya partai baru melalui syarat pembentukan parpol, parpol baru akan sulit masuk Parlemen dengan ambang batas (presidential threshold) tinggi hingga 4 persen,” tutur Izza.

Menurut Izza, Presidential threshold menutup celah hadirnya pilihan alternative, padahal hal tersebut dinilai telah gagal menyederhanakan partai yang menyebabkan pada pemilu 2019 lalu, 13.594.842 suara sah terbuang dikarenakan pemilih tidak mendapati calon / partai pilihannya terdapat pada surat suara. Masalah lain yang tetap timbul adalah tidak ada batasan yang jelas terkait jumlah sumbangan barang dan jasa dalam dana kampanye serta kompleksitas dan beban penyelenggara akan tetap berat. 

Sementara itu, Edward (KISP) menilai Isu mengenai Covid-19, Beban Penyelenggara, DPT, dan Public trust yang dikaitkan dengan pemilu 2024 menjadi isu yang sering dibahas baik di pemberitaan media online dan juga warganet Twitter. “Hal-hal ini yang menjadi tantangan/ PR bagi KPU dalam menyelenggarakan Pemilu 2024 yang datang, KPU dituntut melakukan inovasi-inovasi agar isu - isu ini dapat diredam sepenuhnya,” kata Edward.

Edward menilai penyelenggara pemilu segera mungkin untuk melakukan simulasi yang mendalam dan detail sebelum mengambil sebuah keputusan dalam manajemen tahapan pelaksanaan pemilu 2024. Pendekatan beban kerja penyelenggara dan kemudahan pemilih mesti juga menjadi pertimbangan. Serta pemutakhiran daftar pemilih yang sering dikeluhkan oleh pemilih.

Dilain sisi, Beni (Puskapol UI) menyikapi proses seleksi penyelenggara pemilu, dimana saat pemilu 2024 akan berjalan, disitu para penyelenggara memasuki Masa Akhir Jabatan (AMJ), tentu ini jadi masalah baru jika seleksi penyelenggara pemilu dilakukan, ada banyak temuan proses seleksi penyelenggara pemilu di daerah yang berujung di DKPP karena multiinterpretasi regulasi. “Timsel perlu menilai latar belakang peserta, lebih dari sekadar ukuran kuantitatif  karena saat tahapan berlangsung sementara penyelenggara pemilu harus segera terbentuk timsel bisa sangat subjektif dalam menilai peserta,” ungkap Beni.

Beni menambahkan hasil evaluasi terhadap pembentukan timsel pada tahun 2017 lalu menunjukan bahwa terdapat timsel yang masih aktif sebagai penyelenggara pemilu sehingga dikhawatirkan memicu conflict of interest serta adanya timsel yang memiliki latar belakang kurang relevan dengan konteks kepemiluan sehingga dikhawatirkan tidak menguasai permasalahan pemilu. Selain itu, keberadaan penyelenggara pemilu di tingkat daerah (provinsi dan kab/kota) juga menjadi relevan untuk mendapat perhatian karena akan turut menentukan proses penyelenggaraan pemilu di tahun 2024. (pnj)