Memotret Persiapan Pemilu 2024 Melalui Diskusi IPI, Logistik Pemilu Menjadi Sorotan

Memotret Persiapan Pemilu 2024 Melalui Diskusi IPI, Logistik Pemilu Menjadi Sorotan

Kediri, kpu-kedirikab.go.id - sejumlah akademisi mengadakan kajian diskursus terkait tahapan, persiapan, dan strategi dalam Pemilu 2024 mendatang pada sebuah webinar yang disiarkan secara langsung pada Kamis (02/09/2021) yang diselenggarakan oleh Indonesian Public Institute (IPI). turut hadir sebagai narasumber pada diskusi tersebut yang sangat kompeten di bidangnya yaitu: 1.Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. (Ketua Komisi II DPR RI) 2.Dr Drs Bahtiar MS (Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri) 3.I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi,ST, SH, M.Si (Anggota KPU RI) 4.Mochammad Afifuddin, S.Th.I, M.Si (Anggota Bawaslu RI) 5.Prof Dr Hamdi Muluk M.Si (Psikolog Politik). KPU Kabupaten Kediri turut hadir dalam diskusi tersebut guna meningkatkan pemahaman dan persiapan terkait Pemilu 2024.

Meskipun penyelenggaraan Pemilu 2024 masih tiga tahun mendatang, perbincangan yang mencuat di media massa dan juga sosial media mengenai wacana penyelenggaraan Pemilu 2024 di tengah pandemi Covid-19 yang belum dipastikan kapan berakhir menjadi sorotan publik. Selain itu ancaman berbagai potensi yang mengganggu keamanan stabilitas politik dan keamanan juga perlu diantisipasi. Menurut Raka Sandi, selaku Komisioner Divisi Sosdiklih Parmas ada beberapa hal yang patut diantisipasi dalam pelaksanaan Pemilu mendatang meskipun pada tahun lalu (Pemilihan Serentak Tahun 2020, red) diadakan dengan sukses serta tidak ada yang berubah regulasinya, namun ada beberapa tantangan maupun potensi di Pemilu 2024 mendatang.

Raka mengungkapkan ada beberapa poin penting terkait yang harus diantisipasi pada Pemilu mendatang, dimulai dari logistik yang harus tersedia karena pada Pemilihan dan Pemilu yang dilaksanakan bersamaan menggunakan bahan baku kertas, kapasitas produksi, kondisi mesin percetakan hingga APD karena masih berada dalam masa Pandemi Covid-19.

“Karena Pemilu kita ini masih menggunakan logistik, kertas dan seterusnya ini harus diantisipasi. Belum lagi ada kebutuhan APD. jadi peran serta dan para pihak dalam hal ini juga menjadi penting jangan sampai ada kelangkaan sehingga kemudian tahapan terganggu karena tidak adanya bahan baku dan sebagainya, saya kira ini menjadi sangat penting ”.

Selain itu terdapat juga masa jabatan komisioner KPU Provinsi dan KPU kabupaten/Kota dimana akhir masa jabatan yang beririsan dengan tahapan. Hal ini akan berdampak dengan tahapan dan hasil Pemilihan maupun Pemilu sehingga diperlukan payung hukum agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari.(Bint)