Pemeriksaan BPK, KPU Kediri Sampaikan Mekanisme Laporan Pengelolaan Keuangan

Pemeriksaan BPK, KPU Kediri Sampaikan Mekanisme Laporan Pengelolaan Keuangan
Pemaparan Siklus Bisnis dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020. Jumat (13/8)

Kediri, kpu-kedirikab.go.id - Jumat (13/08/2021) via daring Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri menyampaikan Pemaparan Siklus Bisnis dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020 dihadapan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Inspektorat.

Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 s/d 11.00 WIB tersebut dihadiri seluruh Pimpinan, Kasubag, Subkoordinator, tim keuangan, dan jajaran sekretariat KPU Kediri, dengan didampingi Sekretaris, Koordinator dan Subkoordinator KPU Jatim serta turut hadir Tim BPK perwakilan wilayah Jatim dan Inspektorat KPU-RI.

Sekretaris KPU Jatim, Nanik Karsini dalam sambutannya menyampaikan bahwa KPU adalah lembaga yang hierarkis. Fungsi KPU Provinsi ialah konsultasi, koordinasi dan supervisi. “Konsultasi dimaksudkan untuk menjembatani komunikasi KPU Kabupaten/ Kota pada KPU RI melalui KPU Provinsi. Lalu fungsi koordinasi dan supervisi dilakukan untuk memastikan seluruh tugas dan kegiatan KPU Kabupaten/ Kota berjalan dengan baik tanpa terkecuali kegiatan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) ini, dimana KPU Provinsi akan melakukan supervisi dan monitoring sebagai bentuk pendampingan,” tutur Nanik.

Pada kesempatan itu Sekretaris, Bekti Rochani selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memaparkan dengan rinci alur pencairan dan pertanggungjawaban anggaran hibah dari Pemda guna melangsungkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri 2020. “Dalam penggunaan anggaran KPU Kediri seutuhnya telah berpegang pada Keputusan KPU No.202/KU.05-Kpt/02/KPU/XI/2017 dimana keputusan tersebut mengatur teknis pengelolaan anggaran dari anggaran mulai diterima hingga pertanggungjawabannya,” ujar Bekti.

Pada PDTT kali ini , KPU Kabupaten Kediri terpilih menjadi satu dari KPU Kabupaten/Kota yang secara langsung diaudit oleh BPK, dimana hal ini BPK berupaya untuk mendorong akuntabilitas atas pengelolaan keuangan KPU menjadi semakin lebih baik. sehingga KPU dapat menyelenggarakan pemilu dan pemilihan 2024 lebih berkualitas termasuk dalam menyelenggarakan dan mempertanggungjawabkan laporan keuangan. (pnj)