Pentingnya JDIH Sebagai Sarana Pelayanan Informasi Hukum

Pentingnya JDIH Sebagai Sarana Pelayanan Informasi Hukum

Kediri, kpu-kedirikab.go.id - Dalam Lanjutan Rapat Evaluasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelenggara Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)  di kantor KPU provinsi Jawa Timur. Selasa (9/11/2021)

Divisi Data dan Informasi, Nurul Amalia menyampaikan JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

“JDIH diselenggarakan dalam rangka penyediaan informasi hukum dan pengembangan pelayanan produk hukum di lingkungan KPU di masing-masing tingkatan yang dalam prosesnya sering dijadikan acuan bagi publik untuk pencarian informasi hukum,” kata Nurul.

Sementara itu, Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jatim, Miftahur Rozaq mengingatkan KPU Kabupaten/Kota, khususnya Divisi Hukum dan Pengawasan bahwa JDIH merupakan bagian dari pemenuhan laporan reformasi birokrasi, sehingga diharapkan dapat harapkan dapat dilaksanakan dengan serius.

“Mengapa demikian? hal ini karena dalam didalam JDIH ada peraturan yang berkaitan langsung dengan divisi lain contohnya dalam pengelolaan anggaran logistik, ketentuan - ketentuan perundang-undangan menjadi dasar kami dalam membuat rancangan anggaran,” ungkap Rozaq.  

Rozaq berharap kepada Divisi Hukum dan Pengawasan untuk memberi masukan-masukan terhadap kegiatan-kegiatan sehubungan dengan perencanaan maupun logistik, dimana peraturan atau produk hukum harus harmonis selaras horizontal maupun vertikal yang artinya tidak bertentangan dengan aturan yang di atasnya maupun aturan yang sejajar.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jatim, M. Arbayanto, dalam materinya Arba menjelaskan mekanisme teknis JDIH di Komisi Pemilihan Umum.

“Pengelolaan Dokumen Hukum berupa Dokumen Peraturan KPU, dan Dokumen Penetapan yang meliputi Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, serta Keputusan Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota meliputi penetapan, pengesahan, penyimpanan, dan publikasi melalui pengunggahan pada laman JDIH,” papar Arba.

Di akhir sesi Arba berharap setiap tim KPU Kab/Kota dapat secara aktif berkomunikasi dalam melakukan pengelolaan JDIH dan senantiasa melakukan pemantauan di satkernya serta menyampaikan setiap kendala yang mungkin terjadi saat melakukan publikasi JDIH.