Sampaikan Hasil Respon Publik, Lembaga Pengamat Dukung KPU Lakukan Redesain Surat Suara Pemilu

Sampaikan Hasil Respon Publik, Lembaga Pengamat Dukung KPU Lakukan Redesain Surat Suara Pemilu
Webinar Menyederhanakan Surat Suara Pemilu Serentak. Minggu (1/8)

Kediri, kpu-kedirikab.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri mengikuti lanjutan webinar yang diadakan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tentang Menyederhanakan Surat Suara Pemilu Serentak dengan narasumber Anggota KPU-RI Evi Novida Ginting Manik, Anggota Perludem Titi Anggraini, Litbang Harian Kompas Yohan Wahyu, dan Peneliti Perludem Heroik M Pratama. Minggu (01/08/2021). pukul 10.00 - 12.00 WIB.

Narasumber dari Kompas, Yohan Wahyu memaparkan hasil jajak pendapat Litbang Kompas yang telah dilakukan terkait penyederhanaan surat suara. “Tujuan penelitian ini dimaksudkan guna mengetahui evaluasi publik terhadap penggunaan surat suara saat pemilu 2019, mengetahui respons publik terhadap upaya penyederhanaan surat suara oleh KPU, dan mengetahui respons publik soal mana metode pemberian suara yang lebih muda,” paparnya.

Berdasarkan hasil itu, Yohan menyimpulkan bahwa pemilu 2019 memberikan kesulitan bagi sebagian publik dalam memberikan suara. Kedua banyaknya jumlah surat suara, diikuti banyaknya nama calon legislatif, dan durasi memilih di TPS yang cenderung lama, menjadi potret kesulitan yang terjadi di lapangan. Ketiga metode mencoblos masih lebih memudahkan dibandingkan metode pemberian suara lainnya. Keempat KPU terbuka untuk membuat simulasi desain penyederhanaan surat suara yang berpotensi mengurangi potensi kesulitan teknis yang dirasakan pemilih saat di bilik suara. Terakhir diseminasi desain perlu dilakukan jauh-jauh hari untuk memberi penguatan memori ke publik, terutama terkait agenda Pemilu 2024 yang sejauh ini belum menjadi perhatian serius publik.

Sementara itu, Titi Anggraini menilai kebutuhan penyederhanaan surat diperlukan untuk mengatasi kompleksitas pemilu di Indonesia khususnya untuk memudahkan pemilih dalam memberikan suara dan memudahkan petugas dalam memahami intensi pemilih di surat suara. ”Redesain surat suara tidak boleh tergesa-gesa atau mepet waktu, perlu waktu yang cukup untuk kepentingan pendidikan pemilih dan pelatihan para petugas,” kata Titi.

Titi menambahkan penyederhanaan surat suara perlu mempertimbangkan beberapa aspek antara lain (1) keselarasan dengan tujuan penyelenggaraan pemilu serentak, (2) keadilan dan kesetaraan perlakuan bagi jenis-jenis pemilihan yang ada, (3) kemudahan dan pemahaman pemilih dalam memberikan suara, dan (4) kemudahan dan pemahaman petugas pemilihan dalam melakukan penghitungan suara. 

Sependapat dengan Titi, narasumber terakhir Heroik M Pratama mengatakan desain surat suara menjadi penting dilakukan mengingat dampak yang terjadi pada pemilu 2019 antara lain : fokus pemilih hanya terhadap surat suara pemilu presiden saja; tingginya suara tidak sah (invalid vote) pada surat suara DPR, DPD, dan DPRD; membuka ruang pemilih dari partai politik yang memberikan suara kepada pasangan calon partai lain (split ticket voting); tingginya beban kerja penyelenggara pemilu dalam melakukan penghitungan lima surat suara; dan pengaruh ekor-jas (coattail effect) dari pemilu serentak tidak tercapai.

“Hal ini sesuai dengan survei Pusat Penelitian Politik (LIPI) pasca pemilu 2019 bertajuk Pemilu Serentak dan Konsolidasi Demokrasi yang menilai bahwa  74% responden menyatakan pemilu serentak dengan mencoblos lima surat suara (presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) menyulitkan pemilih dan 96% responden setuju bahwa sebagian besar perhatian publik tertuju pada proses pemilu presiden dibandingkan dengan pemilu legislatif.” tutup Heroik. (pnj)