Sikapi Usulan Penyederhanaan Surat Suara, KPU Kaji Penyesuaian UU Pemilu

Sikapi Usulan Penyederhanaan Surat Suara, KPU Kaji Penyesuaian UU Pemilu
Webinar Menyederhanakan Surat Suara Pemilu Serentak. Minggu (1/8)

Kediri, kpu-kedirikab.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri mengikuti webinar yang diadakan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tentang Menyederhanakan Surat Suara Pemilu Serentak. Narasumber pada webinar ini, Anggota KPU-RI Evi Novida Ginting Manik, Anggota Perludem Titi Anggraini, Litbang Harian Kompas Yohan Wahyu, dan Peneliti Perludem Heroik M Pratama. Minggu (01/08/2021).

Webinar yang berlangsung pukul 10.00 WIB tersebut dimoderatori Peneliti Perludem, Usep Hasan Sadikin dalam pembukanya Usep menyampaikan bahwa kegiatan ini membahas isu terkait penyederhanaan surat suara pada pemilu yang akan datang, dan kemungkinan apa yang akan timbul jika penyederhanaan ini dilakukan. “Harapannya para penyelenggara pemilu telah mengidentifikasi plus minus yang mungkin terjadi terkait hal ini” ujar Usep.

Anggota KPU-RI, Evi menyampaikan KPU telah mengkaji penyederhanaan ini salah satunya akan melakukan penyesuain Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang berkaitan dengan itu sehingga payung hukum dan legalitasnya jelas. “Pertama perubahan pasal 342 ayat (1), ayat (2), ayat (3) tentang aturan minimal di surat suara karena terdapat pengurangan aturan seperti nomor urut paslon dan nama paslon di dalam surat suara; Kedua perubahan pasal 348 ayat (4) tentang pindah memilih; Berikutnya perubahan pasal 353 ayat (1) huruf a, b, dan c tentang pemberian suara dengan cara mencoblos; dan Terakhir perubahan pasal 386 ayat (1), ayat (2), ayat (3) tentang keabsahan suara dengan tanda coblos sedangkan dalam penyederhanaan tata cara pemberian suara juga dilakukan dengan menuliskan nomor urut calon dan mencontreng.”  tutur Evi. 

Lanjut Evi, KPU sendiri dalam melakukan perubahan penyesuaian UU, juga memperhatikan beberapa catatan penyederhanaan surat suara antara lain :

  1. KPU sedang melakukan kajian terhadap beberapa Model Surat Suara
  2. Pada pelaksanaan simulasi yang dilakukan oleh KPU, tata cara pemberian suara selain mencoblos dilakukan juga dengan cara menandai dan menuliskan nomor urut pada kolom yang disediakan di dalam Surat Suara
  3. Model 1 Penggabungan 5 Jenis Pemilihan dalam 1 Surat Suara dengan cara menuliskan nomor urut Pasangan Calon, Partai Politik dan Caleg dianggap mudah bagi Pemilih dibandingkan dengan Pemilu 2019.
  4. Model 4 Penggabungan 5 Jenis Pemilihan dalam 1 Surat Suara dengan tata cara pencoblosan dianggap tidak menyulitkan bagi Pemilih.
  5. Model 5 Pemisahan Surat Suara DPD dengan Surat Suara Presiden, DPR, dan DPRD dapat mengakomodasi jumlah Calon Anggota DPD lebih banyak ( Pemilu 2019, Sulawesi Tenggara 46 Calon).
  6. Model 6 Pemisahan Surat Suara DPD dengan Surat Suara Presiden, DPR, dan DPRD dengan tata cara mencontreng berpeluang mengenai kolom Calon yang lain.
  7. Dalam hal penyederhanaan Surat Suara dengan metode pemberian suara menandai dan menuliskan, perlu dilakukan perubahan Undang-Undang.

Evi mengatakan semua yang sedang dilakukan KPU saat ini, masih awal kajian dan perlu dilakukan simulasi lanjutan untuk sampai kepada pilihan yang akan ditetapkan. “Masukan dan saran merupakan hal yang sangat penting bagi KPU dalam melakukan kajian untuk menyederhanakan surat suara Pemilu Serentak 2024.” tutupnya. hingga berita ini diterbitkan webinar menyederhanakan surat suara pemilu serentak masih berlanjut. (pnj)