Tanggapi Masukan Para Penggiat Pemilu Terkait Atribut Kepangkatan, Sekjend KPU RI Revisi Aturan Tentang Seragam Komisioner KPU

Tanggapi Masukan Para Penggiat Pemilu Terkait Atribut Kepangkatan, Sekjend KPU RI Revisi Aturan Tentang Seragam Komisioner KPU
Hadar Nafis Gumay, eks-Komisioner KPU RI. Pendiri NETGRIT

Kediri, kpu-kedirikab.go.id - KPU RI mengeluarkan Keputusan Sekjen KPU Nomor 888/HK.03.2-Kpt/04/SJ/VIII/ 2021 tentang pakaian dinas dan kelengkapan atribut pejabat dan pegawai pada unit kerja yang membidangi pengamanan dalam, kehumasan, protokol di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan pada 10 Agustus 2021. Timbul pro kontra dari pengamat dan penggiat kepemiluan terkait keputusan tersebut.untuk seragam Komisioner KPU.

Hadar Nafis Gumay, eks-Komisioner KPU RI dan juga pendiri Network Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT) menyampaikan bahwa keputusan tersebut tidak tepat untuk lembaga yang mengurus demokrasi, karena proses kerja di KPU bekerja atas peraturan yang berlaku dari proses yang terbuka dan partisipatif serta bekerja melayani dialog dan mendengarkan berbagai pihak.

“Proses dan kerja di KPU lebih kerja atas peraturan yang berlaku yang dibangun  dari proses yang terbuka dan partisipatif. Bukan atas perintah dari posisi jabatan yang tinggi kepada bawahan”, kata Hadar. 

Dikutip dari situs kompas.com, terkait banyaknya masukan masyarakat adanya tanda pangkat terutama bagi komisioner KPU pada seragam pamdal, Hadar berharap agar keputusan tersebut tidak diteruskan. Hal senada disampaikan pula oleh Wirya Adiwena, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia terkait pemberian atribut kepangkatan dapat menciptakan suasana hierarkis yang cenderung militeristik. Padahal KPU adalah lembaga sipil.

Dilain kesempatan, Bernard Dermawan Sutrisno, Sekretaris Jenderal KPU mengatakan terkait pengaturan seragam untuk seluruh pegawai KPU berdasarkan Keputusan KPU Nomor 176/RT.11-Kpt/05/KPU/III/2021 mengenai pakaian seragam khusus pegawai pengamanan (pamdal), protokol dan humas di lingkungan KPU diatur  khusus melalui Keputusan Sekjen KPU No.888/HK.03.2-Kpt/SJ/VIII/2021.

Sekjen KPU RI tersebut berharap terkait proses revisi SK Sekjen No.888 dapat selesai dilakukan dengan menghapus tanda pangkat pada seragam pamdal bagi anggota dan ketua KPU. 

“Jadi, yang diberlakukan untuk seragam pamdal adalah revisi SK Sekjen Nomor 888 dengan meniadakan tanda pangkat pada seragam bagi komisioner KPU ‘” Kata Bernard. (bint)