Wujudkan Birokrasi Berkualitas dan Berintegritas, KPU Jalin Kerjasama dengan KPK Gelar Bimtek Antikorupsi

Wujudkan Birokrasi Berkualitas dan Berintegritas, KPU Jalin Kerjasama dengan KPK Gelar Bimtek Antikorupsi

Kediri, kpu-kedirikab.go.id -  Selasa (28/09/2021) pukul 08.30 - 09.30 WIB. Via kanal Youtube KPU-RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri mengikuti Bimbingan Teknis Program Anti Korupsi yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kegiatan ini turut mengundang seluruh jajaran tim Bakohumas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia

Ketua KPU RI Ilham Saputra dalam sambutannya menyampaikan tujuan diselenggarakan kegiatan ini yaitu guna menciptakan kesadaran akan pentingnya jiwa integritas dan bekerja secara profesional serta memperkuat sendi-sendi tata kelola anggaran secara akuntabel, efisien dan ekonomis. Selain itu dia berharap melalui kegiatan ini tercipta ekosistem yang lebih kondusif, juga tumbuh komitmen pribadi dan lembaga mencegah dan mendeteksi tindak pidana korupsi.

“KPU berkolaborasi dengan KPK dalam bimtek program antikorupsi, dimana dengan kegiatan ini kita berharap bisa menciptakan jiwa berintegritas dan bekerja secara profesional, menciptakan ekosistem yang berintegritas dan anti korupsi, saya berharap komitmen pribadi dari person by person di KPU agar mampu mencegah dan mendeteksi tindak pidana korupsi,” ucap Ilham.

KPU juga memiliki 6 upaya untuk membentuk kualitas SDM yang berintegritas dan profesional dengan cara:

  1. Mewajibkan seluruh Pejabat di Lingkungan KPU (Komisioner KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota) untuk melaporkan harta kekayaan, melalui LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) secara periodik (tahunan) disampaikan kepada KPK melalui aplikasi LHKPN.

  2. Mewajibkan bagi seluruh ASN di Lingkungan KPU untuk melaporkan harta kekayaan melalui LHKASN (Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara) disampaikan kepada Kementerian PAN dan RB melalui aplikasi SIHARKA;

  3. Mengusulkan beberapa unit kerja untuk menjadi Pilot Project dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

  4. Membentuk wadah pengaduan masyarakat melalui website resmi KPU, yang digunakan untuk menampung aspirasi masyarakat apabila ditemukan adanya tindakan yang tidak berintegritas dan tidak profesional yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan KPU, dan secara cepat merespon/menindaklanjuti aduan tersebut;

  5. Membuat peraturan terkait pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi, mekanisme penanganan Benturan Kepentingan dan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU;

  6. Mensosialisasikan kepada masyarakat melalui media sosial (youtube, instagram, facebook, twitter) dan website KPU terkait Penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional.